Iuran BPJS Kesehatan Naik Bisa Berdampak Negatif bagi Perusahaan

Dana Konsumen Indonesia (YLKI) prihatin bahwa keputusan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi Badan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dapat berdampak negatif pada perusahaan. Karena YLKI menganggap langkah ini sebagai kebalikan dari produktivitas. Ketua harian YLKI Tulus Abadi memperkirakan bahwa kenaikan tarif akan mendorong peserta untuk mengurangi kelas layanan. Selain itu, kontribusi yang tertunda akan meningkat dan meningkat. Selain itu, peserta independen yang belum membayar iuran saat ini sekitar 46%.

“Kebijakan ini dapat mengarah pada hal-hal kontraproduktif untuk BPJS Kesehatan sendiri,” katanya dalam pernyataan resmi, Rabu (30/10). Dia takut kedua hal ini dapat merusak keuangan BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Karena itu ia menyarankan agar pemerintah dan BPJS Kesehatan mengambil langkah-langkah strategis yang berbeda sebelum mengumpulkan biaya, seperti data perawatan tentang kelompok peserta yang menerima bantuan subsidi (PBI).

Karena dia curiga ada banyak peserta yang terampil secara finansial tetapi termasuk PBI BPJS Kesehatan. Ini biasanya terjadi karena orang itu adalah seseorang yang dekat dengan manajemen RT / RW setempat. Menurutnya, jika data dimurnikan secara efektif, peserta kelas mandiri kelas 3 dapat dimasukkan langsung sebagai peserta PBI. “Mengenai status sosial ekonomi kelas independen Kelas 3 sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan suku bunga,” katanya.

Langkah selanjutnya adalah mendorong semua perusahaan untuk menjadi anggota Audit Kesehatan BPJS. Ini mengidentifikasi perusahaan yang memanipulasi jumlah anggota BPJS Health dari keanggotaan. Karena berdasarkan informasi yang ia terima, ada lebih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan mereka sebagai anggota BPJS Kesehatan daripada mereka yang sudah menjadi anggota.

Dia kemudian menyarankan agar pemerintah akan memberikan kenaikan pajak rokok langsung ke BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah telah menaikkan pajak rokok sebesar 25%. Menurut dia, jika tiga hal ini dilakukan, peningkatan penggantian BPJS Kesehatan sangat tidak perlu. “Atau setidaknya itu tidak harus mencapai 100%,” kata Tulus.

Namun, pemerintah membesar-besarkan kebijakan tentang kenaikan suku bunga. Itulah sebabnya YLKI meminta pemerintah dan manajemen Kesehatan BPJS untuk menjamin layanan yang lebih baik dan dapat diandalkan.

Dia berharap bahwa tidak akan ada lagi diskriminasi untuk pasien yang menjadi anggota BPJS Kesehatan dan mereka yang tidak. Tulus juga bertanya bahwa tidak ada lagi fasilitas kesehatan rujukan (fasilitas kesehatan) yang memanfaatkan uang muka untuk pasien yang dirawat di rumah sakit.

YLKI juga meminta lembaga kesehatan, khususnya referensi untuk meningkatkan layanan dengan berinovasi layanan di semua lini. “Layanan pertolongan pertama yang baik, klinik rawat jalan dan fasilitas farmasi,” katanya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan presiden 82 tahun 2018 tentang asuransi kesehatan. Biaya kehadiran independen di kelas 1 dan 2 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan Rp. 80 ribu dan Rp. 55 ribu seharga Rp. 160 ribu dan Rp. 110 ribu. Mengenai peserta kelas 3, lebih tinggi dari Rp. 25.500 hingga Rp. 42 ribu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *